CAHYOGA.net - beta 2


HaKI (1): Peraturan yang Berorientasi Domestik

Logged on Catatan Orang Muda by Cahyoga @ 26 Sep 06, 16:26 | Visits: 7695

Demo WTOEra perdagangan bebas yang sebentar lagi akan dilaksanakan oleh banyak negara merupakan fase yang oleh beberapa kalangan terutama dari pemerintah Indonesia dikatakan sebagai fase yang siap atau tidak siap kita harus hadapi. Namun fakta di dunia mencatat bahwa globalisasi yang dicanangkan dengan sponsor utama negara-negara maju -dan salah satu programnya adalah perdagangan bebas- juga diprotes oleh banyak kalangan di seluruh belahan dunia. Bahkan masyarakat negara-negara maju pun berbondong-bondong mengadakan unjukrasa pada setiap pertemuan tingkat tinggi negara-negara anggota WTO.

Mereka berpendapat bahwa perdagangan bebas yang akan dilaksanakan tersebut akan menjerumuskan negara-negara berkembang dan terutama negara-negara dunia ketiga dalam jurang kemiskinan yang semakin dalam. Bahkan pada aktivitas besar terakhir para aktivis anti globalisasi tersebut berhasil menghimpun anggota-anggotanya dari seluruh negara Eropa untuk mengadakan demonstrasi di salah satu pertemuan WTO.

HaKI bagaimanapun juga merupakan salah satu faktor penting dalam era perdagangan bebas. Dengan adanya HaKI, maka untuk setiap produk yang akan masuk ke suatu negara akan lebih dahulu diadakan pengecekan terjadinya pelanggaran HaKI atas produk tersebut. Apabila benar terjadi pelanggaran, maka akan diadakan tuntutan untuk membayar royalti atas HaKI tersebut.

Kondisi masyarakat negara maju yang menjadi sponsor era perdagangan bebas dan sekaligus perlindungan HaKI sangat berbeda dengan kondisi masyarakat negara berkembang, terlebih pada masyarakat negara dunia ketiga. Demikian pula birokrasi pemerintahan dan pelayanan pemerintah kepada publik. Kondisi masyarakat, birokrasi pemerintahan, dan pelayanan pemerintah kepada publik sangat mendukung untuk diterapkannya perlindungan HaKI secara optimal. Tapi pada negara berkembang hal tersebut justru menjadi kendala yang cukup berat dalam rangka bersaing dengan negara maju.

Peraturan perundangan tentang HaKI di Indonesia saat ini menganut sistem liberal dengan masyarakat aktif dan pemerintah pasif. Hal ini memang sesuai apabila diterapkan pada negara maju, namun apabila diterapkan secara utuh di negara berkembang, hal ini akan cukup sulit mengingat perbedaan kondisi sebagaimana di sebutkan di atas. Dengan menadopsi peraturan dan sistem yang diterapkan di negara-negara maju tanpa mengkaji perbedaan prasyarat kondisi negara hanya akan menyulitkan diri sendiri dan melapangkan jalan negara-negara maju mendominasi negara-negara berkembang secara ekonomi.

Oleh karena itu pemerintah pada saat menyusun peraturan perundangan dalam hal perlindungan HaKI harus benar-benar memperhatikan kondisi dalam negeri, dan bukan hanya mengambil utuh sistem yang tidak jelas ketepatannya bagi kepentingan Indonesia. Pengecualian-pengecualian dan proteksi merupakan hal yang biasa dilakukan oleh negara-negara di dunia dalam rangka mempertahankan eksistensi perekonomian negara secara umum dengan cara mempertahankan industrinya bahkan hingga yang paling kecil.




2 Comments »

  1. saya belum faham maksud adanya ini, mohon dipermudah akses nya.

    Comment by tantowi — Sunday, 4 May 2008 @ 14:27

  2. Mas makasih artikelnya. Salam Kenal

    Comment by adiputra — Thursday, 15 May 2008 @ 11:58

RSS feed for comments on this post.

Leave a comment

XHTML ( You can use these tags): <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong> .